Greenflation

Greenflation atau inflasi hijau adalah jika harga komoditas naik karena transisi menuju ekonomi hijau. Dikutip dari situs resmi Bank Sentral Eropa (ECB), saat ini banyak perusahaan yang mengadaptasi proses produksinya dalam upaya mengurangi emisi karbon. 

Berdasarkan Blog Kamus Cambridge, greenflation diartikan sebagai "kenaikan harga akibat peralihan ke ekonomi hijau".

Sebagian besar teknologi ramah lingkungan memerlukan sejumlah besar logam dan mineral, seperti tembaga, litium, dan kobalt, terutama selama masa transisi. Misalnya saja kendaraan listrik yang menggunakan mineral enam kali lebih banyak dibandingkan kendaraan konvensional. Begitu juga pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai membutuhkan jumlah tembaga tujuh kali lipat dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga gas.

Lalu bagaimana cara mengatasi greenflation?.

Greenflation merujuk pada kenaikan harga dan krisis tenaga kerja yang terjadi seiring dengan transisi ramah lingkungan. Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibandingkan fosil.

Di Eropa, Greenflation memakan korban seperti yang terjadi pada gerakan Rompi Kuning (gilets jaunes) di Prancis. Gerakan rompi kuning mulai mencuat di Prancis pada Oktober 2018 sebelum akhirnya pecah menjadi aksi unjuk rasa pada 17 November 2018. Sejak itu, banyak yang melanjutkan aksi blokade massa yang menyebabkan kemacetan dan kelangkaan bahan bakar menjelang musim libur. Peserta terus menggelar aksi protes setiap Sabtu hingga kini.

Gerakan Rompi Kuning di Prancis sebenarnya fokus ke berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelas pekerja. Pada 2018, Presiden Prancis Emmanuel Macron akhirnya berjanji untuk menaikkan upah dan meringankan pajak setelah demo Rompi Kuning.

Menurut euroactiv, pajak yang dimaksud adalah pajak karbon yang menaikkan harga BBM, sehingga memicu protes.

Dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan klaim bahwa beban yang tidak proporsional dari reformasi pajak pemerintah akan menimpa para kelas pekerja dan menengah (terutama yang berada di daerah pedesaan dan periurban), para pengunjuk rasa menyerukan akhir dari perubahan tersebut dan pengunduran diri Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Gerakan ini telah banyak terlihat di kota-kota Prancis, tetapi daerah-daerah pedesaan telah mengalami mobilisasi luar biasa dalam unjuk rasa tersebut. Rompi kuning dipilih sebagai simbol karena semua pengendara mobil telah diwajibkan oleh hukum—sejak tahun 2008—untuk memiliki rompi bervisibilitas tinggi dalam kendaraan mereka ketika mengemudi. Akibatnya, rompi reflektif telah menjadi tersedia secara luas, murah, dan simbolik.

Sumber :

https://katadata.co.id/tiakomalasari/ekonomi-hijau/65ad2dfeaa68d/apa-itu-greenflation-yang-disebut-gibran-di-debat-cawapres

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240121201943-532-1052499/apa-itu-greenflation-yang-ditanyakan-gibran-ke-mahfud.

https://www.liputan6.com/global/read/5510483/gibran-kaitkan-inflasi-hijau-dengan-gerakan-rompi-kuning-apa-hubungannya?page=2

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240121233627-134-1052596/apa-itu-demo-rompi-kuning-yang-disinggung-gibran-saat-respons-mahfud.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gerakan_rompi_kuning

Cut the Tosh

Multi Bintang Indonesia hampir capai 100 persen energi terbarukan

Sabtu, 27 Mei 2023 14:11 WIB

Produsen minuman PT Multi Bintang Indonesia Tbk dalam Laporan Keberlanjutan 2022 menyampaikan bahwa usaha perusahaan dalam mencapai Brew a Better World (BaBW) 2030 sudah selangkah lebih dekat mencapai 100 persen.

BaBW adalah strategi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Multi Bintang Indonesia yang terdiri atas tiga pilar: keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan konsumsi bertanggung jawab, seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu.

"Kami bangga atas kemajuan dalam mencapai operasional yang lebih berkelanjutan, namun kami menyadari bahwa jalan kami masih panjang. Kami berambisi untuk terus meningkatkan upaya kami untuk menciptakan dampak yang lebih positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Dayna Adelman, Head of Corporate Affairs untuk Multi Bintang Indonesia.

Dalam laporan bertema "Cut theTosh", perusahaan terus melakukan peningkatan untuk membuat proses produksi dan rantai pasoknya lebih berkelanjutan sebagai bagian dari upayanya menuju dampak net-zero.

Sebagai contoh, perusahaan telah mencapai 67 persen dampak air yang positif, yang artinya Multi Bintang Indonesia senantiasa memastikan bahwa air yang digunakan selama proses produksi akan kembali ke alam dan masyarakat melalui program konservasi.

Selain itu, pada tahun 2022, perusahaan telah menggunakan lebih dari 32 persen energi terbarukan dari berbagai sumber, yakni dari biomassa, biogas, dan termal. Penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi telah sukses mengurangi emisi CO2 sebanyak 17 persen.

"Multi Bintang Indonesia juga turut mengambil langkah proaktif untuk mencapai ZeroWaste to Landfill di seluruh operasinya karena 98 persen limbah produksi telah didaur ulang," kata Dayna.

Angka tersebut menjadi signifikan karena menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam melestarikan sumber daya, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama melakukan proses produksi.

Aksi lainnya yang diambil oleh perusahaan adalah dengan mengimplementasikan sistem penggunaan kembali atau reuse pada kemasan produk guna mengurangi limbah yang berakhir di pembuangan akhir dan meningkatkan jumlah botol bekas.

Multi Bintang Indonesia, yang berkolaborasi dengan paramitra, dapat mengembalikan dan menggunakan kembali 75 persen botol kaca, keg, dan krat. Ke depannya, perusahaan akan bekerja bahu membahu dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merevolusi pengumpulan sampah dan upaya penggunaan kembali demi mengatasi masalah pengelolaan sampah dan mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Perusahaan berfokus dalam menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusivitas karyawan, komunitas, dan masyarakat.

Kemudian, dalam pilar menuju moderasi dan penggunaan alkohol yang tidak berbahaya, Multi Bintang Indonesia terus menyebarkan pesan konsumsi yang bertanggung jawab pada masyarakat. Tujuannya yaitu meningkatkan literasi alkohol dan menyoroti penggunaan berbahaya dari alkohol.

"Perusahaan mengalokasikan 13 persen dari anggaran pembelian ruang iklan untuk menyebarkan pesan konsumsi bertanggung jawab," kata Dayna.

Fasilitas biomassa kedua Multi Bintang Indonesia di Tangerang merupakan hasil kolaborasi dengan BECIS. Dengan memanfaatkan sekam padi sebagai sumber utama biomassa, fasilitas biomassa di Tangerang akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam produksi hingga 64 persen pada tahun 2023.

Sumber :

https://www.antaranews.com/berita/3559044/multi-bintang-indonesia-hampir-capai-100-persen-energi-terbarukan

Membangun Bisnis Fesyen Berkelanjutan

3 Tips Sukses Membangun Bisnis Fesyen Berkelanjutan

Isu lingkungan yang berkelanjutan masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Hal itu pun rupanya turut meningkatkan potensi sustainable business alias bisnis ramah lingkungan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. 

Menurut data internal Tokopedia Hijau, potensi bisnis ramah lingkungan ini terbilang sangat besar, terutama di kawasan Jabodetabek, Bandung dan Surabaya. Data tersebut juga mencatat bahwa di kawasan tersebut terdapat jumlah pencarian produk ramah lingkungan terbanyak di Tanah Air. 

Dalam setahun terakhir juga terjadi peningkatan penjualan produk daur ulang sebesar hampir 1,5 kali lipat di e-commerce tersebut. Barang-barang itu mencakup berbagai produk rumah tangga seperti tas, tisu ramah lingkungan, hingga produk fesyen berkelanjutan. 

"Dari sisi permintaan sudah ada, penjualnya juga mulai banyak sehingga potensi bisnis berkelanjutan juga cukup besar." Demikian kata public affairs senior lead Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan dalam konferensi pers Tokopedia Hijau di Jakarta, belum lama ini. 

Tips membangun bisnis fesyen berkelanjutan Mengingat akan peluang bisnis yang besar itu, para pemilik usaha khususnya di bidang fesyen perlu memerhatikan beberapa hal agar bisnisnya semakin berkembang. 

Berikut tips membangun bisnis fesyen berkelanjutan seperti yang disampakan Melie Indarto pemilik bisnis fesyen dengan label KaIND yang berbasis di Pasuruan, Jawa Timur. 

1. Mengurangi penggunaan plastik seminimal mungkin 

Memulai bisnis fesyen berkelanjutan bisa dimulai dengan meminimalisasi pengunaan plastik baik dalam proses produksi, pasca produksi hingga pengirimannya. Misalnya dengan memanfaatkan bahan baku dari serat yang biodegradable atau ramah lingkungan. 

Kemudian memaksimalkan penggunaan bahan kain untuk meminimalisir sisa produksi kain yang mungkin tidak terpakai, hingga membuat tag atau label berbahan non-plastik. Kata Melie, dengan mengurangi penggunaan plastik sedari awal dapat membantu mengurangi limbah produksi dari produk fesyen yang kita geluti. 

2. Kreasi ulang limbah produksi 

Limbah produksi dalam lini bisnis fesyen seringkali menjadi limbah tak terpakai dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, pengoptimalan limbah produksi dalam industri ini seperti kain sisa atau kain tak terpakai perlu dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai. 

Dalam menjalani bisnisnya, Melie pun melakukan hal tersebut. Dia berusaha membuat kreasi atau item fesyen ulang dari bahan-bahan kain sisa atau kain perca. Salah satu idenya adalah dengan membuat tempat tisu hingga barang-barang lain seperti alas sandal, scarf, dan lain sebagainya. 

Selain dapat mengurangi limbah produksi, produk dari sisa bahan pakaian itu dapat dijual kembali menjadi sesuatu yang baru dan memiliki nilai lebih. "Dengan mengolah limbah menjadi produk lain maka value-nya sama seperti produk utama," kata Melie kepada Kompas.com. 

3. Kolaborasi dengan brand lain 

Kolaborasi dengan pebisnis lain ini bertujuan agar konsep bisnis berkelanjutan bisa semakin dikenal luas. Bahkan konsep kolaborasinya itu tak melulu dari bidang yang sama. Misalnya dengan yang dilakukan Melie saat menjalin kolaborasi dengan produsen tisu ramah lingkungan. 

Antara produk fesyen dan produk kebutuhan rumah tangga tentu memiliki banyak perbedaan. Namun karena memiliki kesamaan visi dan misi dalam menggeluti bisnis berkelanjutan, terlahirlah sebuah kreasi produk baru yang bernilai. 

Melalui kolaborasinya itu, brand dari KaIND dan produsen tisu ramah lingkungan menciptakan produk kotak atau wadah tisu dari kain. Produk dari hasil kolaborasi itu turut mengembangkan bisnis, menciptakan produk inovatif, menguntungkan, serta menyebarkan visi dan misi dari bisnis demi keberlanjutan lingkungan.

Sumber :

https://lifestyle.kompas.com/read/2022/12/19/062426620/3-tips-sukses-membangun-bisnis-fesyen-berkelanjutan?page=all#page2.

Carbon Footprint Logistics Companies Ways

5 Ways Logistics Companies Can Lower Their Carbon Footprint

It’s a fact that half of the major logistics players worldwide do not even measure their CO2 emissions. It follows that they are also highly unlikely to be taking measures voluntarily to reduce them.

Haulage companies are part of the supply chain. A growing number of larger non-haulage corporations are very conscious of their environmental impact and demand relevant emission numbers from their suppliers. That is so they can be seen to be at least monitoring the environmental impact of their supply chains.

While being environmentally aware is a desirable sentiment in all of us, logistics companies can reap some deserved PR and commercial benefits where they have made genuine and consistent efforts to go greener.

What constitutes a company’s carbon footprint?

A company’s combined total emissions of greenhouse gases through both direct and indirect activities. It's produced every day by your vehicles, your people, your suppliers, wastage, and even by the products you use.

Where to begin reducing your impact on the environment

If you are not already taking measures to reduce and minimize your company’s environmental impact, then the first step must be a decision to do so.

Then initiate these activities:

• Institute a method of identifying, measuring, and recording your company’s emissions so that progress can be measured.
• Determine what steps your company will take and assign actions to individuals or departments.
• Publish your company’s progress at regular intervals to demonstrate your commitment.

As with many successful initiatives, it pays to open up the debate to the entire workforce. A shared sense of ownership and pride in participating maximizes effort.

Identify the main causes of CO2 emissions and measure them

The most common sources will come as no surprise. These are hotspots to focus on:

• Haulage fleet
• Fuel
• Warehousing
• Business travel
• Electricity supply
• Heating oil and gas supply
• Waste

The sort of equation you should be aiming to develop is:

Total energy consumption (fuel, electricity) x Emission Factors (fuel, electricity) = carbon dioxide equivalent (CO2e)

There are many websites dedicated to helping you and we suggest starting with this UK not-for-profit organisation, the Energy Saving Trust. There you will find excellent guidelines and links to government and other helpful advice. The UK Business Climate Hub has highly practical advice and examples of ways in which emissions can be cut.

1. Fuel is the most significant contributor to your CO2 emission level

That is perhaps stating the obvious but it makes sense to address the bigger causes first. Even very minor changes will be multiplied by the sheer volume of fuel consumption and may deliver excellent results.

Fuels such as liquid hydrogen are still in the early stages of commercial development and are not something that can be adopted today. Green diesel and other biofuels suffer from poor availability of refueling points.

Electric energy costs are half those of diesel and the payback period is estimated at 8-10 years. Tesla is launching an all-electric HGV with an anticipated list price of £140k. Other suppliers will certainly launch their own range over the next two years.

2. Switch to a green electricity supplier and switch from gas to electricity

Both gas and electricity generate carbon emissions for every energy unit you consume. However, the carbon profile of electricity has diminished in recent years, while that of gas has not changed much, if at all. That’s due to changes in the electricity generating industry because of the greater proportion of supply by wind farms and solar too, to a lesser extent.

Low and zero-carbon electricity suppliers promise to reduce your company’s carbon footprint. This is a burgeoning sector on the UK utility scene, with companies such as this one offering zero-carbon electricity.

3. Insulate, Insulate, Insulate

One of the oldest and longest-standing energy savings methods has often been overlooked by the industry. Older industrial units are notoriously energy inefficient in general. There is always scope to retrofit insulation on floors, walls, ceilings, roofs, windows, doorways, and docking bays.

4. Know your suppliers and their carbon footprint

Indirect carbon emissions count too and your supply chain is a major contributor. A McKinsey investigation reported that the supply chains of many consumer companies generate far more emissions and environmental impact than the company's own operations.

Knowing what your supply chain’s carbon emissions are is one thing. Managing them is a different matter. The Warwick Business School, part of Warwick University published a very useful guide on How to manage your supply chain's carbon footprint.

5. Improve waste management – Reduce, Reuse, Recycle

Aim for a zero-waste approach for immediate environmental benefits. That starts with assessing how and where your company currently generates, manages, and disposes of waste. No business is likely to ever achieve 0% waste but publishing that as a target internally focuses minds on proactive ways of achieving as close as possible to zero.

Finally – it’s really important to make a start

Sustainability is the buzzword of the decade and is likely to remain a highlight of environmental protection and climate change control. Reducing carb emissions is likely to be a journey rather than a quick win, with multiple savings along the way. Making a start is the single most important step you can take today.

Sumber :

https://www.linkedin.com/pulse/5-ways-logistics-companies-can-lower-carbon-footprint-availtech-1c/

How Asian Companies Can Take Part In The Green Start-Up Boom

By Gautam Kumra and Vivek Lath

The opportunities for building green businesses are more attractive than ever and Asian energy players – both established firms and start-ups – should seize the moment and apply the lessons learned globally.

Asia could potentially see up to a ten-fold increase in overall start-up activity over the next three to four years, recent McKinsey research suggests. A large proportion of that could be in green and sustainability-related sectors.

Figures show that over the past three years, more than 25 green businesses around the world have joined the unicorn club, with a combined valuation exceeding $70 billion. There has also been a more than 67% increase in deals since 2018, with a total of $2 billion invested globally in sustainability-themed start-ups across 260-plus deals. Europe and North America currently lead in terms of investment size, with Asia rapidly catching up.

Much of this momentum is concentrated in the energy industry due to advances in technology, financing, and regulatory policies. In power generation renewable energy (RE), sources will only grow, and are expected to account for half of all power generation by 2035. In shipping, the pressure to decarbonize has also encouraged the development of alternative fuels such as liquefied natural gas (LNG), hydrogen and ammonia. In road transport, there is an ongoing major shift from internal combustion engines (ICEs) to hybrid and electric vehicles (EVs).

Committed To Action

Companies should recognize the urgency of the moment and act decisively. Value pools are shifting and all stakeholders – consumers, investors, and regulators – are now committed to sustainability. Firms and investors need to rapidly pivot to greener avenues and be committed to following this path.

The lessons learned from other regions show the strategic way forward on this green path:

• Identify replicable opportunities. Different regions and different countries are further along their green journey than others. Rates of adoption of the latest technology also differ. As a result, companies can look at various green sectors (such as hydrogen or batteries) in Europe and the United States, or even across neighbors in Asia, and see what they can apply in their respective countries
• Build with agility and strength. Top business leaders need to achieve a balance between having the agility of a start-up and the strength of an incumbent. Having a focus on leadership, customers, and talent, allows firms to launch new ventures that are both a pathway to organic growth—safeguarding at-risk revenue streams – and new growth areas
• Corporate Venturing. Leaders need to set up a screening system and then invest meaningfully in innovative startups. Taking such a portfolio approach diversifies risk and builds the capability for launching new businesses. BP, for example, created its in-house, business-building engine called Launchpad to set up five digitally led, low-carbon businesses
• Find partners. By seeking out partnerships, companies can expand and replicate what other companies have learned. For example, Japanese onshore wind players Japan Wind Development (JWD) and Eurus Energy partnered with Orsted. The Danish firm is the world's largest developer of offshore wind power. Together the partners are jointly bidding to win one of Japan’s first offshore wind projects in 2022 
• Work with the public sector. Regulatory incentives such as feed-in tariffs and other subsidies are behind many of the notable success stories in green business building. These have also created value beyond the local markets in which they originated. For example, Chinese electric vehicle companies have grown out of domestic subsidies and are now supplying vehicles and components to global markets

Green-Business Value Proposition

Developments in both technology and government policy have decisively shifted momentum towards sustainability in the energy sector. Governments are working towards carbon neutrality with more than 130 nations committed to or considering a net-zero target. One in five global Fortune 2000 companies have pledged the same. At the same time, consumers are paying more attention to the environmental credentials of the brands they consume.

As consumers, investors and regulators demand more sustainability from companies, the green-business value proposition should accelerate. In this dynamic landscape, incumbents will find themselves defending their positions and competing against start-ups hungry for a slice of the pie. The winners will be those that can identify emerging trends, create clear value propositions, work hand in hand with policymakers and execute at speed.

Gautam Kumra is the Chairman of McKinsey’s Asia offices, while Vivek Lath is a partner based in McKinsey’s Singapore office.

Sumber :

https://sponsored.bloomberg.com/article/mckinsey/how-asian-companies-can-take-part-in-the-green-start-up-boom

Link Between Sustainable Economic Development & Woman Empowerment

What Is The Link Between Sustainable Economic Development And Woman Empowerment?

September 29, 2017

The value of our differences (sex or otherwise) builds the strength of renewability responsible for the prolonging of our sustainability.

Sustainability can only be derived from the consistent reproductive quality of renewability. And women, beyond other important qualities they have, are obviously physically instrumental in the re-birth and renewal of the human race.

To that point, it is generally accepted knowledge that the best way to lift a country out of poverty is to unshackle women from a mammalian form of reproduction (Hitchens) and have them make a choice who they want to reproduce with and when. So, to empower women is in direct relationship to the quality of renewal of humanity, by the values of freedom they imprint on their offspring.

Let that not mean to diminish the strengthening of renewability in males (a subject for another time), some of that strength in-turn derived from healthy mothers. A strength and value-system formed by having healthy, active, involved and positive parental role models, pushing the fractal of human discovery regardless of sex, race, status or wealth.

Role models who earned their merit from their skillful adaptation to real-world experiences, not from the easy-peasy karma of scholarly indoctrination or 4-wall apathy gleamed from lazy words disguised as knowledge. And certainly not from today’s favorite oxymoron of equality, but from the opposite. Yes, indeed from the opposite of equality.

Evolutionary strengthening that improves the quality of renewal is not derived from our stifling commonalities but instead derived from an authentic appreciation for inequality, endorsed by manmade systems in lockstep with evolution we have yet to implement. Today the systems we build to determine what can be discovered (Einstein) are, despite their widespread popularity, in conflict with the evolutionary values to prolong our sustainability.

Our differences as humans are much more important than our commonalities, and it is high time we begin to build new systems to demonstrate, not our denial and flattening of our differences, but instead our support and endorsement for the incredible evolutionary value locked therein, regardless of where those differences come from (sex, race or otherwise).

--

Nilai perbedaan kita (jenis kelamin atau lainnya) membangun kekuatan pembaruan yang bertanggung jawab atas kelanjutan keberlanjutan kita.

Keberlanjutan hanya dapat diperoleh dari kualitas reproduksi yang konsisten dari keterbaruan. Dan wanita, di luar kualitas penting lainnya yang mereka miliki, jelas berperan secara fisik dalam kelahiran kembali dan pembaruan ras manusia.

Sampai saat itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa cara terbaik untuk mengangkat suatu negara keluar dari kemiskinan adalah dengan melepaskan perempuan dari bentuk reproduksi mamalia (Hitchens) dan membuat mereka membuat pilihan dengan siapa mereka ingin bereproduksi dan kapan. Jadi, pemberdayaan perempuan berhubungan langsung dengan kualitas pembaruan kemanusiaan, dengan nilai-nilai kebebasan yang mereka tanamkan pada keturunannya.

Biar tidak berarti mengurangi penguatan daya tahan tubuh pada laki-laki (subjek untuk lain waktu), sebagian dari kekuatan itu pada gilirannya diperoleh dari ibu yang sehat. Kekuatan dan sistem nilai yang dibentuk dengan memiliki panutan orang tua yang sehat, aktif, terlibat, dan positif, mendorong fraktal penemuan manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, status, atau kekayaan.

Teladan yang mendapatkan jasa mereka dari adaptasi terampil mereka ke pengalaman dunia nyata, bukan dari karma mudah dari indoktrinasi ilmiah atau sikap apatis 4-dinding bersinar dari kata-kata malas yang disamarkan sebagai pengetahuan. Dan tentu saja bukan dari oxymoron kesetaraan favorit hari ini, tetapi dari kebalikannya. Ya, memang dari kebalikan dari kesetaraan.

Penguatan evolusioner yang meningkatkan kualitas pembaruan tidak berasal dari kesamaan kita yang mencekik, melainkan berasal dari apresiasi otentik atas ketidaksetaraan, didukung oleh sistem buatan manusia yang sejalan dengan evolusi yang belum kita terapkan. Saat ini sistem yang kami bangun untuk menentukan apa yang dapat ditemukan (Einstein), terlepas dari popularitasnya yang meluas, bertentangan dengan nilai-nilai evolusi untuk memperpanjang keberlanjutan kami.

Perbedaan kita sebagai manusia jauh lebih penting daripada kesamaan kita, dan sudah saatnya kita mulai membangun sistem baru untuk menunjukkan, bukan penolakan dan perataan perbedaan kita, melainkan dukungan dan dukungan kita untuk nilai evolusi luar biasa yang terkunci di dalamnya, terlepas dari dari mana perbedaan itu berasal (jenis kelamin, ras, atau lainnya).

Sumber :

https://www.method41.com/blog/2017/09/what-is-the-link-between-sustainable-economic-development-and-woman-empowerment/

Sustainability Is the Supply Chain Issue Nobody’s Talking About

Detrimental practices have become the norm despite stated brand values

By Kate Watts

|December 22, 2021

Brands that are early and committed adopters of a green supply chain will have an upperhand.

Editor’s note: This piece is part of our Columnist Network series, which explores the tactical thoughts and actions from Adweek’s community of high-level experts. Today, Long Dash’s Kate Watts reviews the environmental impact of shipping and delivery services. Below, in her own words, she says a brand’s expression of values must extend to its supply chain.

As supply chain challenges dominate global headlines, it strikes me that the absolute impact a brand’s supply chain has on the consumer experience has been radically underestimated, underreported and under-scrutinized. The bulk of today’s news focuses on low supply, shipping delays, rising costs, worker shortages and the case for automation. Little attention is paid to how a brand’s supply chain, the invisible backbone of a consumer goods business, truly manifests a brand’s core purpose. 

Given how much attention we pay to the growing power a brand’s values play in consumer decision-making and loyalty, it is surprising that marketers and executives rarely move topics of customer engagement beyond the well-worn topics du jour: “omnichannel strategy,” “end-to-end customer service” or “enterprise-wide ESG.” All of these initiatives rely on the seemingly banal yet critical supply chain process—arguably the most profound articulation of a brand’s mission.

Dispel the myth that speed is everything

Many brands speak to corporate values in broad terms but fall short delivering on them tactically. Companies that choose fast delivery and low-cost materials over a more sustainable supply chain are betting on the false narrative that consumers prioritize convenience and price above all.

Amazon has certainly upped the instant gratification ante, but this is a precarious growth model. Consumers may seem focused on on-demand delivery and abundant supply, especially during the competitive holiday season, but grave environmental implications will outweigh convenience. An EY study earlier this year found that 84% of consumers feel sustainability is important when making purchase decisions, and 61% want more information to help make more sustainable choices.

Emissions from road-based travel and transport are an alarming 70% higher than they were at the beginning of the millennium. This is primarily due to the proliferation of fuel-hungry vehicles like SUVs and increased shipping through vendors like Amazon. In fact, the Amazon last-mile delivery model can result in up to 35 times more greenhouse gas emissions than a fully loaded delivery truck. Amazon’s own sustainability report demonstrated a 19% rise in carbon emissions in 2020, in fact.

As the effects of climate change become even more conspicuous, this transport model will become deeply scrutinized, likely losing favor with consumers. The brands that have not aligned their supply chain practices with environmental values may struggle as a result. Conversely, brands that are early and committed adopters of a green supply chain will have an upperhand.

Pursue unwavering supply chain transparency 

Brands’ supply chains are responsible for 90% of their ecological footprint. Therefore, any brand that publicly states or markets a commitment to the environment must address its supply chain. This encompasses supply procurement, packing and shipping, and last-mile delivery—all services that are usually sourced through third-party service suppliers.

Yet, these blind spots are common. A McKinsey report released last month showed fewer than 50% of companies surveyed had visibility into their Tier 1 suppliers and only 2% had visibility beyond their second tier suppliers. 

Industrial-level culture change begins when brands actively and publicly seek partners with an ecological commitment that matches their own. Companies may do a good job of reducing in-house emissions, but if their suppliers and partners do not mirror these same efforts and values, their own in-house efforts could appear performative or superficial. 

In contrast, Starbucks has claimed 99% of its coffee is ethically sourced since 2015. To get there, Starbucks built a supply chain with suppliers that met specific and high sustainability standards. This required employing third-party auditors to uphold CAFÉ Practices or Fair Trade standards for agriculture practices, emission levels, labor policies and more. Starbucks committed to long-term partnerships with its suppliers, understanding that continuing to buy from these suppliers made it fiscally possible for it to pursue higher sustainability standards. 

Create a branded supply chain

When a business truly understands and owns a values-driven supply chain, a powerful story unfolds. Brands are able to not only communicate but also demonstrate how they prioritize sustainability. They can humanize and contextualize the challenge in a manner that reinforces how brands’ and consumers’ values align.

Plant-based Impossible is able to track the minimal ecological footprint of its products compared to real meat and shares this data with consumers through an impact calculator. Clothing retailers like Ecologyst can create constant touch points with consumers with their offer to mend any wear and tear as a means of reducing waste. Athleisure challenger brand Girlfriend Collective says its high-performance clothing made from recycled water bottles take longer to arrive because they purposefully choose shipping methods that reduce carbon emissions. 

It is through a brand’s supply chain that its values are tested, its priorities are laid bare and its environmental impact is exposed. Brands must choose to invest in building a supply chain that inspires loyalty now or lose time—and face—playing catch-up later. 

Sumber :

https://www-adweek-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.adweek.com/brand-marketing/sustainability-is-the-supply-chain-issue-nobodys-talking-about/amp/

Kebijakan Lingkungan Hidup Joko Widodo Tahun 2021: Politis atau Ilmiah?

Oleh : Alexander Aur, Dosen Filsafat, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten. 

Editor Sandro Gatra

Kompas.com - 28/12/2021, 05:45 WIB 

SALAH satu masalah yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) yang berlangsung di Roma 30-31 Oktober lalu, adalah perubahan iklim. Masalah itu disikapi Presiden Joko Widodo dengan hadir dalam KTT Perubahan Iklim ke-26 di Glasgow, Skotlandia. 

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia dan sebagai Ketua KTT G20 yang baru, Joko Widodo menunjukkan komitmennya terhadap masalah perubahan iklim. Komitmen tersebut merupakan bentuk konkret dari politik lingkungan Presiden. 

Di Glasgow, Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia tidak sekadar beretorika terkait masalah perubahan iklim. Indonesia sudah menyusun langkah konkret mengatasi perubahan iklim. Melalui Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Program Kampung Iklim. 

Program ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Climate Adaptation Summit 2021 tanggal 8-9 Februari 2021. Program tersebut menargetkan 20.000 kampung iklim pada tahun 2024. 

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, ada 8 langkah strategis yang perlu ditempuh, yaitu: penguatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan kapasitas masyarakat, menjalin kemitraan multi pihak, mendorong kepemimpinan di tingkat lokal, mendorong komitmen para pihak, penyebarluasan keberhasilan, meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, serta mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan. 

Politis atau ilmiah? 

Apakah Program Kampung Iklim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang cukup? Atau semata-mata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik? 

Kedua, bagaimana sebaiknya pertimbangan ilmiah dan pertimbangan politik digunakan dalam perancangan dan pengembangan berbagai kebijakan menyangkut permasalahan lingkungan? Latar belakang Program Kampung Iklim adalah perubahan iklim yang terjadi. 

Dalam konteks Indonesia, data yang disampaikan oleh “Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2016 lebih tinggi 1,2 derajat celcius dibandingkan normalnya, yaitu berdasarkan suhu rata-rata tahun 1981-2000. 

Hal ini melampaui rata-rata anomali suhu tahun 2015, yaitu sebesar 1 derajat celcius dibandingkan normalnya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan puting beliung. 

Kejadian bencana hidrometeorologi yang diperparah dengan faktor antropogenik terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana saat ini tercatat mencapai 98 persen dari seluruh kejadian bencana di Indonesia. Perubahan iklim merupakan persoalan dunia. Semua negara menghadapi masalah yang sama. 

Bersama dengan beberapa negara lain, Indonesia sudah berkomitmen menahan laju kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2 derajat Celcius, di atas tingkat pada masa pra industrialisasi, dengan ambisi lebih lanjut untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. 

Komitmen Indonesia dan beberapa negara lain itu tertuang dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang ditetapkan di Paris pada tahun 2015. Konsekuensi logis dari fakta perubahan iklim dan komitmen dalam Paris Agreement adalah Indonesia harus menangani perubahan iklim melalui program-program yang dapat dilakukan. 

Program Kampung Iklim adalah salah satu dari kegiatan pengendalian perubahan iklim. Untuk itu, keterlibatan semua pihak di negara ini dalam pengendalian perubahan iklim adalah wujud konkret dari tanggungjawab ilmiah sekaligus tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan lingkungan hidup (environment sustainability). 

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah Program Kampung Iklim merupakan sebuah program berbasis metodologi ilmiah. Riset-riset ilmiah atas perubahan iklim menjadi dasar ilmiah untuk memberikan legitimasi ilmiah pada program tersebut. Program Kampung Iklim dengan target 20.000 kampung iklim pada 2024 sangat ambisius. 

Ada nuansa politis. Ini sesuatu yang wajar. Kewajarannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung komunitas-komunitas budaya dan desa-desa di Indonesia. Selain itu, pemerintah memang perlu memastikan kehendak politik (good will) yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim. 

Setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah harus bertumpu pada riset-riset ilmiah. Dalam contoh kasus Program Kampung Iklim tersebut, riset ilmiah melandasai kebijakan tersebut. Riset ilmiah tampak dalam data ilmiah yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai kenaikan suhu bumi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai berbagai bencana akibat perubahan iklim. 

Kebijakan publik bidang lingkungan, khususnya perubahan iklim, mesti berdasarkan riset ilmiah. Dengan riset, persoalan lingkungan dapat diukur dan penanganannya pun secara terukur pula. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan upaya menjawab dan menyelesaikan persoalan lingkungan yang dihadapi dan dialami oleh warga negara-bangsa Indonesia. 

Pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan pertimbangan politis dalam kebijakan publik, merupakan dua hal yang saling bersinergi. Sinergi kedua hal tersebut membantu penyelesaian berbagai persoalan dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia. 

Ini adalah tanggungjawab semua pihak dari negara-bangsa ini. 

Demokrasi lingkungan 

Masalah lingkungan adalah masalah bersama. Bukan saja pemerintah yang menghadapinya. Warga negara pun menghadapinya. Itu berarti demokrasi lingkungan merupakan keniscayaan. 

Dengan demikian, masalah lingkungan menjadi masalah bersama. Juga menuntut tanggungjawab bersama untuk mengatasinya. Perihal pelibatan warga negara dalam menangani masalah-masalah lingkungan sebagai perwujudan demokrasi lingkungan, beberapa elemen perlu diperhatikan (Sapto Hermawan, 2021). 

Pertama, akses atas informasi lingkungan hidup. Warga negara berhak atas akses informasi mengenai lingkungan hidup. Informasi mengenai hal itu dapat diperoleh warga secara tertulis, visual, elektronik dan digital. Dalam konteks masalah perubahan iklim, warga negara berhak memperoleh riset-riset ilmiah mengenai masalah itu dan cara penanganannya. 

Kedua, pelibatan dan partisipasi warga negara dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup. Warga negara terlibat dan berpartisipasi mulai dari tahap identifikasi masalah, perumusan masalah, perencanaan dan proses penanganan masalah, sampai evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Program Kampung Iklim merupakan salah satu contoh untuk menunjukkan pelibatan dan partisipasi warga negara dalam masalah lingkungan hidup. 

Ketiga, akses atas keadilan lingkungan. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan salah satu ungkapan konkret keadilan lingkungan. Demikian pula partisipasi warga negara dalam penanganan masalah-masalah lingkungan. Warga negara juga berhak dalam mengawal proses peradilan terhadap para pelanggar aturan hukum lingkungan. Pengawalan ini penting agar keadilan lingkungan tidak dicederai oleh kepentingan-kepentingan lain yang bertentangan dengannya. 

Tahun 2022 sudah di depan mata. Kemana arah kebijakan lingkungan hidup Presiden Joko Widodo? Pertanyaan ini dapat terjawab bila setiap warga negara, baik secara politis maupun ilmiah terlibat secara aktif memastikan demokrasi lingkungan terus berlangsung. Dengan demikian, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menjadi tanggungjawab bersama.

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/05450021/kebijakan-lingkungan-hidup-joko-widodo-tahun-2021--politis-atau-ilmiah-?page=all#page2

Alasan Banyak Orang Beralih ke Produk Alami

Bukan Tren, Ini Alasan Banyak Orang Beralih ke Produk Alami

06 Okt 2021, 07:17 WIB

Jika diperhatikan, saat ini produk alami atau organik banyak bermunculan berbagai halaman media sosial. Dengan klaim terbuat dari bahan alami, produk-produk tersebut pun kian diminati. 

Alhasil permintaan terhadap natural product atau produk alami pun meningkat. Namun di balik keputusan banyak orang memilih produk alami, sebenarnya bukan dilatarbelakangi karena tren atau banyaknya influencer yang menggunakan produk tersebut.  

Laman TimesofIndia menjelaskan bahwa saat ini konsumen lebih berhati-hati untuk memilih berbagai produk yang akan digunakan. Ya, ada sejumlah alasan yang menegaskan terkait pemilihan produk alami, yaitu sebagai berikut:

Ramah Lingkungan

Meski pencemaran lingkungan masih menjadi isu yang nggak pernah habis dibahas, namun makin ke sini banyak orang mulai peduli terhadap lingkungan.

Nah, menggunakan produk berbahan alami dipilih untuk menjalani gaya hidup yang lebih menghargai bumi. Dengan membeli dan menggunakan produk tersebut, ada 'kepuasan moral' karena ikut ambil bagian menjaga lingkungan. 

Bebas Bahan Kimia

Kimia memang banyak digunakan sebagai bahan pelengkap untuk setiap produk yang digunakan sehari-hari, seperti detergen, obat-obatan, pewarna tekstil, pupuk, termasuk bahan makanan. 

Bahkan hampir 80% makanan kemasan mengandung berbagai bahan kimia yang di antaranya berbahaya bagi kesehatan. Pengawet misalnya. 

Selain merugikan kesehatan karena berisiko menimbulkan berbagai penyakit, oleh karena itu, banyak orang mulai beralih ke produk alami, seperti makanan organik. Bahan makanan organik diminati karena nggak mengandung pestisida, bahan kimia atau zat aditif lain yang berpotensi memperlambat sistem tubuh. 

Handmade

Produk buatan tangan sendiri alias handmade makin diburu para pembeli. Itu karena produk-produk tersebut menawarkan kualitas yang lebih tinggi, dibandingkan produk yang diproduksi massal. 

Makanya nggak heran, jika sekarang makin banyak orang yang berburu produk handmade. Selain produk yang ditawarkan nggak mengecewakan, sekaligus membantu para pengusaha lokal meningkatkan pendapatannya.  

Berkelanjutan

Dengan membeli dan menggunakan produk alami, artinya kamu ikut menjaga ekosistem planet ini agar pulih kembali. Bahkan sekarang, dunia lebih menghargai produk alami dan berkelanjutan. 

Itu karena produk-produk tersebut mengurangi dampak terhadap lingkungan. Misalnya produk menggunakan kemasan yang mudah didaur ulang dan yang paling umum, produk tersebut dibuat dari bahan-bahan alami. 

Nah, ngomong-ngomong tentang berkelanjutan, salah satu industri yang maju dan mengusung konsep tersebut adalah industri kecantikan. Buat kamu yang mau melakukan peralihan ke gaya hidup berkelanjutan, mulai sekarang gunakan produk kecantikan atau skincare berbahan alami. 

Pilihlah skincare natural yang berkomitmen untuk memilih kebaikan alam alias menghadirkan produk yang terbuat dari 100% essential oil alami (bukan sintetik). Pilih jugalah rangkaian produk skincare natural yang diproduksi sesuai standar GMP, ISO, dan telah menerima sertifikat organik dari USDA. 

Sumber :

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4676648/bukan-tren-ini-alasan-banyak-orang-beralih-ke-produk-alami