Kebijakan Buang Biji Buah di Lahan Kosong

Kurangi Global Warming, Bupati Gus Muhdlor Siapkan Kebijakan Buang Biji Buah di Lahan Kosong 

Rabu, 7 Sep 2022

Global Warming atau pemanasan global menjadi isu yang banyak dibahas saat ini. Fenomena perubahan iklim itu terus dicari solusi mengatasinya. Kabupaten Sidoarjo melihat fenomena itu sebagai hal urgent yang perlu segera mendapatkan perhatian. Upaya saat ini yang dilakukan ialah gerakan penanaman pohon yang terus digencarkan Pemkab Sidoarjo.

Rencananya, program itu diperkuat Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu dengan mengeluarkan Surat Edaran/SE himbauan untuk membuang biji buah dilahan kosong. Rencana itu ia sampaikan saat melakukan penanaman secara simbolis 9.903 bibit pohon program CSR “BRI Menanam” bersama Regional CEO Office BRI Surabaya Bustomi di Desa Telasih Kecamatan Tulangan, Selasa 06/09/2022.

Gus Muhdlor mengatakan fenomena perubahan iklim harus ditanggapi dengan serius. Upaya-upaya pencegahan harus terus dilakukan. Salah satunya dengan getol melakukan penanaman pohon. Butuh dukungan semua pihak supaya gerakan penghijauan dapat berjalan. Ia berterimakasih dukungan itu telah ditunjukkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia/BRI.

Gus Muhdlor juga berharap apa yang dilakukannya didukung oleh desa-desa yang ada. Gerakan penanaman ribuan pohon oleh Bank BRI harus diapresiasi juga oleh pihak desa. Salah satunya dengan merawat pohon yang diberikan. Dengan begitu kerusakan lingkungan dari efek rumah kaca dapat diminimalisir.

“Saya mengajak seluruh Kades supaya nanti benar-benar dapat merawat apa yang sudah diberikan ini,”pintanya.

Gus Muhdlor mengatakan gerakan penanaman pohon akan menjawab isu global warming. Gerakan itu akan ia perkuat dengan himbauan pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan. Salah satunya dengan mengeluarkan SE yang menghimbau masyarakat supaya membuang biji buah di lahan kosong. Jika konsep itu dapat terelisasikan, ia yakin 5 sampai 6 tahun mendatang akan tercipta lahan tropis hijau yang banyak pohon buah-buahan.

“Konsep ini masih kami bahas serta siapkan untuk Sidoarjo Kedepan,”pungkasnya.

Sementara itu Regional CEO Office BRI Surabaya Bustomi mengatakan program “BRI Menanam” merupakan

Sumber :

https://portalsidoarjo.com/2022/09/07/kurangi-global-warming-bupati-gus-muhdlor-siapkan-kebijakan-buang-biji-buah-di-lahan-kosongk.html

Pemkab Sidoarjo Bakal Imbau Warga Buang Biji Buah di Lahan Kosong

7 September 2022

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana mengeluarkan Surat Edaran/SE himbauan untuk membuang biji buah dilahan kosong. Hal ini dilakukan sebagai bentuk urgensi terhadap Global Warming atau pemanasan global .

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan, fenomena pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu yang perlu dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Rencana itu ia sampaikan saat melakukan penanaman secara simbolis 9.903 bibit pohon program CSR “BRI Menanam” bersama Regional CEO Office BRI Surabaya Bustomi di Desa Telasih Kecamatan Tulangan, Selasa (6/9/2022).

“Upaya-upaya pencegahan harus terus dilakukan. Salah satunya dengan getol melakukan penanaman pohon. Butuh dukungan semua pihak agar gerakan penghijauan dapat berjalan,” ujarnya.

Gus Muhdlor juga berharap apa yang dilakukannya didukung oleh desa-desa yang ada. Gerakan penanaman ribuan pohon oleh Bank BRI harus diapresiasi juga oleh pihak desa. Salah satunya dengan merawat pohon yang diberikan. Dengan begitu kerusakan lingkungan dari efek rumah kaca bisa diminimalisir.

“Saya mengajak seluruh Kades agar nanti benar-benar bisa merawat apa yang sudah diberikan ini,”pintanya.

Gus Muhdlor mengatakan gerakan penanaman pohon akan menjawab isu global warming. Gerakan itu akan ia perkuat dengan himbauan pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan. Salah satunya dengan mengeluarkan SE yang menghimbau masyarakat agar membuang biji buah di lahan kosong. Jika konsep itu bisa terelisasikan, ia yakin 5 sampai 6 tahun mendatang akan tercipta lahan tropis hijau yang banyak pohon buah-buahan.

“Konsep ini masih kami bahas dan siapkan untuk Sidoarjo ke depan,” pungkasnya.

Sumber :

https://www.optika.id/pemkab-sidoarjo-bakal-imbau-warga-buang-biji-buah-di-lahan-kosong/2/

Peta Energi Hijau

ESDM Gandeng Lembaga Internasional Susun Peta Energi Hijau

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara SAI20 Summit, Nusa Dua, Bali. (Dok: KESDM)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Badan Energi Internasional (IEA) mengembangkan peta jalan (roadmap) transisi energi untuk mencapai target netral karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kerja sama ini penting untuk memitigasi energi-energi hijau yang bisa dikembangkan ke depannya.

"Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada IEA atas kerja sama dan pembuatan tindakan mitigasi lintasan energi yang luar biasa," kata Arifin dalam acara Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM) di Nusa Dua, Bali, Jumat (2/9/2022).

Dia mengatakan, beberapa aksi mitigasi yang telah diidentifikasi untuk mencapai NZE 2060 antara lain yaitu pengembangan energi baru terbarukan (EBT) masif, dengan fokus tenaga surya, dan panas bumi. Kemudian, secara bertahap menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Lalu, penggunaan teknologi rendah emisi seperti transmisi super grid dan juga penangkapan karbon (carbon capture) dan penerapan peralatan listrik dan konversi ke kendaraan listrik.

Terakhir, implementasi dari peralatan efisiensi energi untuk sektor industri, transportasi dan gedung. Juga penggunaan sumber energi seperti nuklir, hidro dan amonia. Pembangkit listrik tambahan setelah 2030 hanya akan dari energi baru terbarukan. Mulai tahun 2035 akan didominasi variabel EBT, sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir akan masuk ke sistem pada awal 2040.

"Dalam rangka percepatan transisi energi, kita butuh perkuatan kolaborasi, di antara negara-negara untuk memastikan rencana kita dapat dicapai. Tentunya, transisi energi butuh dukungan huge financial & numerous effort," tutur Arifin.

Komitmen dan kolaborasi dari mitra internasional menurutnya juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan investasi.

"Dalam scaling up teknologi dan inovasi, kita punya tantangan yang sama, yakni membuat low carbon and clean energy technology lebih mudah diakses dan dijangkau. Teknologi, kerja sama, dan solusi dekarbonisasi sektor energi," ucapnya.

Arifin menilai riset, pengembangan dan penyebaran untuk teknologi generasi selanjutnya perlu menjadi prioritas.

Selain itu, menurutnya kolaborasi semua pemangku kepentingan juga perlu diperkuat untuk memastikan semua potensi termanfaatkan dan semua orang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi hijau. Untuk itu, ketersediaan, akses teknologi dan pembiayaan menurutnya harus terbuka lebar untuk semua negara.

"Akhirnya, dengan support sepenuhnya IEA, saya harap roadmap ini akan memberi perspektif internasional tentang perencanaan energi jangka panjang untuk masa depan yg lebih baik, clean, reasonable and affordable energy, in achieving NZE target," pungkas Arifin.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220902145049-4-368846/esdm-gandeng-lembaga-internasional-susun-peta-energi-hijau

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia Kawal Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Presidensi G20 menjadi momentum Indonesia memperkuat komitmen global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Peralihan energi dan rehabilitasi lahan akan menjadi modal penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim di masa depan.

Chair of G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) Laksmi Dewanthi mengatakan, semua negara harus berkontribusi mengurangi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Hal ini sebagai upaya bersama untuk mencegah kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius.

”Momentum presidensi G20 digunakan Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih pada global dan saat bersamaan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya dalam ”Bincang Dua Puluh: Misi Keberlanjutan Melalui Penurunan Emisi” yang digelar harian Kompas bersama PT Freeport Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Laksmi yang juga Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuturkan, untuk mencapai target global, setiap negara menetapkan target masing-masing dalam menurunkan emisi. Indonesia, misalnya, menargetkan penurunan emisi 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Indonesia menetapkan tiga isu prioritas dalam EDM-CSWG G20. Pertama, upaya pengendalian perubahan iklim, baik adaptasi maupun mitigasi yang berkontribusi pada pemulihan, termasuk dari pandemi Covid-19. Kedua, meningkatkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, seperti berbasis kelautan dan berbasis lahan dengan penanaman pohon.

Ketiga, memobilisasi berbagai sumber daya, termasuk pendanaan, untuk mendukung aksi nyata dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. ”Jadi, target Indonesia pada G20 adalah memastikan negara-negara anggota memenuhi targetnya masing-masing dalam menurunkan emisi GRK,” katanya.

Menurut Laksmi, dibutuhkan kolaborasi global agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius. Kolaborasi itu tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga perusahaan dan masyarakat luas.

”Menurunkan emisi bukan semata-mata karena Paris Agreement atau perjanjian komitmen lainnya. Namun, hal ini juga mandat konstitusi dalam menyediakan lingkungan bersih dan sehat bagi rakyat. Jadi, jika target tidak tercapai, yang dirugikan kita sendiri,” jelasnya.

Menurunkan emisi bukan semata-mata karena Paris Agreement atau perjanjian komitmen lainnya. Namun, hal ini juga mandat konstitusi dalam menyediakan lingkungan bersih dan sehat bagi rakyat.

Kontribusi perusahaan

Di Indonesia, upaya menurunkan emisi tersebut membutuhkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk perusahaan tambang. Sebab, perusahaan menggunakan energi yang besar untuk kendaraan operasionalnya.

PT Freeport Indonesia, misalnya, menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 30 persen pada 2030. ”Ini bagian dari upaya kami mendukung ekonomi hijau dan bagian dari target pemerintah mencapai nol emisi karbon pada 2060,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Salah satu langkah PT Freeport Indonesia dalam menekan emisi adalah dengan menggunakan kereta listrik untuk menggantikan dump truk. Dengan begitu, penggunaan bahan bakar fosil bisa dikurangi.

Tony mengakui, transisi menuju energi lebih ramah lingkungan memerlukan investasi besar. ”Namun, ini harus dilakukan. Tidak hanya menghitung berapa investasinya, tetapi juga melihat dampak ke depan bagi keberlanjutan. Perusahaan lain juga sudah mengarah untuk mengganti energi fosil,” jelasnya.

Vice President Environmental PT Freeport Indonesia Gesang Setyadi menyebutkan, penggunaan kereta listrik tersebut dapat mengurangi emisi karbon sekitar 80.000 metrik ton per tahun. Jumlah itu setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 50-60 dump truk.

Gesang mengatakan, pihaknya juga sedang mengkaji rencana mengganti tiga unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan pembangkit listrik tenaga minyak dan gas bumi (PLTMG) sebagai pemasok listrik. ”Jika ini terealisasi, dapat mengurangi emisi hingga 50 persen,” ujarnya.

Gesang menambahkan, pihaknya juga merehabilitasi lahan dengan menanam jutaan pohon di sekitar kawasan pertambangan. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan karbon.

Direktur Yayasan Kehati (Keanekaragaman Hayati Indonesia) Puspa D Liman menyebutkan, semua aktivitas mengubah bentang alam akan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya, termasuk memicu perubahan iklim. Namun, berbagai upaya dapat dilakukan untuk memitigasi dampak itu, salah satunya rehabilitasi lahan.

”Kunci yang paling utama adalah keberlanjutan program. Kami melihat pendanaan untuk memitigasi perubahan iklim belum menjadi perhatian utama,” katanya.

Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Marcellus Hernowo mengatakan, sejumlah survei menyebutkan kekhawatiran anak muda terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim, seperti bencana hidrometeorologi, juga lebih intens dibandingkan lima tahun lalu.

”Semua pihak mesti ambil bagian dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Pemerintah, misalnya, harus berinvestasi pada sumber energi terbarukan seperti angin dan surya. Selain itu, emisi dari perusahaan serta industri juga perlu dikurangi,” ujarnya.

Sumber :

https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/07/indonesia-kawal-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca?utm_source=medsos_twitter&utm_medium=link

Distribusi Galon vs Paparan BPA

Pola Distribusi Galon Guna Ulang Dinilai Perparah Paparan BPA

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Prof. Junadi Khotib menilai pola distribusi galon guna ulang yang buruk bisa memperparah pelepasan (migrasi) bahan kimia berbahaya Bisphenol A (BPA).

Peneliti senior ini mengungkapkan bahwa pelepasan BPA sangat tergantung pada suhu dan tingkat keasaman. Hal tersebut berdasarkan penelitian tentang kinetika pelepasan BPA dari kemasan polikarbonat.

"Ketika dalam distribusi dan produksi, kemasan galon air minum terpapar cahaya matahari langsung sehingga suhunya meningkat, tentu di sana sangat cepat terjadi migrasi," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Junaidi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tidak membiarkan masyarakat terus menerus terpapar kimia BPA, sebab, efeknya bisa berbahaya pada kesehatan, termasuk gangguan perkembangan otak dan mental anak usia dini.

Dia mengatakan BPOM bisa memperkecil peluang paparan risiko BPA melalui pemberian label pada kemasan makanan dan minuman.

"Itu bagian dari edukasi publik sekaligus bentuk perlindungan untuk masa depan anak-anak Indonesia," ujarnya.

Hal senada diungkap Guru Besar bidang pemrosesan pangan Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro, Prof. Andri Cahyo Kumoro. Dia menilai produsen air minum dalam kemasan (AMDK) kerap abai menjaga mutu dan kualitas air dalam kemasan hingga ke tangan konsumen.

Menurutnya, produsen AMDK mengangkut air galon dengan seenaknya. Galon kerap terpapar sinar matahari langsung, terguncang-guncang.

"Ini sangat berpotensi menjadikan BPA terlepas dengan cepat," katanya.

Menurut dia, pola distribusi yang seenaknya itu terjadi karena masyarakat banyak yang belum mengetahui bahaya paparan BPA. Oleh karena itu, pelabelan BPA pada kemasan galon menjadi pilihan tepat untuk mendidik masyarakat.

Sampai saat ini masyarakat belum mengetahui risiko BPA pada galon polikarbonat, padahal migrasi zat kimia itu ke dalam makanan atau minuman adalah sesuatu yang jamak pada kemasan pangan dari jenis plastik polikarbonat.

Data BPOM menyebut 96,4 persen galon bermerek yang beredar luas di pasaran menggunakan kemasan polikarbonat,jenis plastik keras yang pembuatannya menggunakan bahan campuran BPA. (antara/jpnn)

Sumber :

https://m.jpnn.com/news/pola-distribusi-galon-guna-ulang-dinilai-perparah-paparan-bpa?page=2

Menjawab Masalah Sampah Plastik

Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk jawab masalah sampah plastik #infoMenarik

Pengendali Dampak Lingkungan Pakar Madya Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) Teddy S. Mahendra mengatakan program gerakan partisipasi masyarakat yang diusung pihak produsen dibutuhkan untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah plastik.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menyebutkan tingkat kepedulian masyarakat dalam pengolahan sampah hanya sebesar 28 persen.

Menurut Teddy, angka tersebut dapat ditingkatkan setidaknya menjadi 50 persen pada tiga atau delapan tahun ke depan apabila program kelola sampah yang melibatkan serta memberdayakan masyarakat bermunculan.

Teddy mencontohkan bagaimana produsen P&G Indonesia bersama startup Octopus Indonesia membuat program yang memungkinkan masyarakat Jakarta serta Bandung menyetorkan sampah kemasan sachet atau multilayer serta plastik High Density Polyethelene (HDPE) melalui aplikasi di ponsel.

Kemudian sampah tersebut akan diolah menjadi sumber energi terbarukan oleh pengusaha pengolah sampah sehingga sampah plastik tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kita bicara nasional, ya. Saya kira pada tahun 2030 dapat mendekati 50 persen asal seperti dua kolaborator ini juga tumbuh di mana-mana atau dua kawan ini memang menggerakkan di dalamnya menjadi lebih kuat,” kata Teddy saat dijumpai PortalSidoarjo.com di Jakarta, Selasa.

Dalam pengelolaan sampah, ia menjelaskan setidaknya terdapat tiga pendekatan yang perlu dijalankan yaitu mendorong perilaku minim sampah, mengembangkan ekonomi sirkular, serta memanfaatkan teknologi. Teddy memandang program dari kedua entitas sudah memenuhi pendekatan-pendekatan tersebut.

“Nilai dasarnya sebenarnya bergerak dari perubahan perilaku. Jadi kalau perubahan perilaku tidak didorong, mungkin ekonomi sirkular pun tidak akan bergerak kuat. Makanya dua kawan ini bicara juga soal pemberdayaan,” kata Teddy.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini pola pikir (mindset) terkait sampah juga harus berubah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jika dahulu pola pikir hanya mencakup kumpul-angkut-buang, kini harus berubah menjadi kumpul-kelola sedekat-dekatnya dengan sumber sampah-buang residu.

Tetapi Teddy juga mencatat bahwa tidak semua pendekatan teknologi seperti model penggunaan aplikasi untuk mengumpulkan sampah dapat diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia termasuk wilayah timur. Hal tersebut, lanjutnya, harus disesuaikan dengan karakter masyarakat serta karakter sampah yang dihasilkan di daerah-daerah.

“Dapat jadi melalui startup (penggunaan teknologi aplikasi) dapat sukses di Bandung serta Jakarta atau mungkin di kota-kota besar. Di timur sana, dapat jadi harus dengan model lain. Jadi tidak ada satu model yang sama, menurut saya,” katanya.

Sumber :

https://portalsidoarjo.com/2022/06/21/partisipasi-masyarakat-dibutuhkan-untuk-jawab-masalah-sampah-plastik-infomenarik.html

Kanada Larang Produksi dan Impor Plastik Sekali Pakai

Kanada Larang Produksi dan Impor Plastik Sekali Pakai

Foto dokumentasi pada 6 Februari 2017 di Berlin ini menunjukkan seorang pria membawa barang-barang belanjaan dalam kantong plastik. Pemerintah Jeman berencana untuk melarang kantong plastik sekali pakai yang ditawarkan di supermarket dan toko mulai tahun 2020.

Pemerintah Kanada melarang produksi dan impor plastik sekali pakai yang berbahaya pada Senin (20/6/2022). Seperti dilaporkan Reuters, Kanada menerbitkan peraturan akhir soal plastik sekali pakai itu akan berlaku pada Desember 2022.

“Larangan itu akan berlaku pada plastik sekali pakai termasuk tas kasir, peralatan makan, peralatan layanan makanan yang terbuat dari atau mengandung plastik yang sulit didaur ulang, wadah cincin, tongkat pengaduk, dan sedotan,” kata pemerintah Kanada.

Kanada menyatakan pada tahun 2020 bahwa pihaknya bermaksud untuk memberlakukan standar yang mengikat untuk berapa banyak konten plastik yang dapat didaur ulang yang harus ada dalam produk dan kemasan. Otoritas menambahkan pada saat itu menginginkan aturan baru diberlakukan dalam waktu 24 bulan.

Portugal Larang Produk Plastik Sekali Pakai

"Larangan pembuatan dan impor plastik sekali pakai yang berbahaya ini, kecuali beberapa pengecualian yang ditargetkan untuk mengenali kasus-kasus tertentu, akan mulai berlaku pada Desember 2022," kata pemerintah, Senin.

Menurut pemerintah Kanada, penjualan barang-barang ini akan dilarang mulai Desember 2023 untuk memberikan waktu yang cukup bagi bisnis di Kanada untuk bertransisi dan menghabiskan stok mereka yang ada.

"Pemerintah juga akan melarang ekspor plastik dalam enam kategori pada akhir tahun 2025, menjadikan Kanada yang pertama di antara yurisdiksi rekan yang melakukannya secara internasional," tambahnya.

Tahun 2020, Jerman Larang Kantong Plastik Sekali Pakai

Hingga 15 miliar kantong plastik sekali pakai digunakan setiap tahun dan sekitar 16 juta sedotan digunakan setiap hari di Kanada, menurut angka pemerintah.

Larangan pembuatan dan impor ring carrier dan sedotan fleksibel yang dikemas dengan wadah minuman akan mulai berlaku pada Juni 2023 dan larangan penjualan barang-barang tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2024.

Sumber :

https://www.beritasatu.com/news/942137/kanada-larang-produksi-dan-impor-plastik-sekali-pakai

Plastik dan Perubahan Iklim

Ubah Kebiasaan Penggunaan Plastik

Kantong plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Karena, sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer.

Plastik terbuat dari minyak bumi dengan proses mengubah komponen minyak bumi manjadi molekul kecil yang disebut monomer. Kegiatan memproduksi plastik membutuhkan sekitar 12 juta barel bahan baku minyak. 

Untuk mengubah minyak bumi menjadi monomer digunakan cara pembakaran. Dari metode inilah banyak gas rumah kaca diemisi ke atmosfer.

Sedangkan pada tahap pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampah plastik adalah salah satu jenis sampah penghasil gas rumah kaca. Begitu juga pada tahap pengelolaan, karena plastik tidak dapat diurai secara alami oleh bakteri dalam tanah sehingga membutuhkan ratusan tahun sampai plastik dapat terurai dengan sendirinya, biasanya plastik dikelola dengan cara dibakar. 

Padahal pengelolaan plastik dengan cara dibakar menambah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi, penggunaan plastik perlu dikurangi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, di antaranya :

• Kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa dan menggunakan tas kain setiap kali berbelanja.
• Apabila sudah sempat menggunakan atau mendapat kantong plastik, pakai kembali kantong plastik tersebut untuk keperluan lain, misal untuk membungkus barang-barang belanjaan di kemudian hari.
• Daur ulang sampah-sampah plastik menjadi bahan baku sekunder, misal daur ulang botol plastik bekas menjadi pot tanaman.
• Hindari untuk membeli makanan dan minuman dengan membungkus. Atau bawa dan gunakan tempat makanan dan botol minuman sendiri kalaupun harus membungkus makanan dan minuman.

Sumber :

http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/inovasi/347-ubah-kebiasaan-penggunaan-plastik