Perubahan Iklim dan Kelestarian Alam

IFCC: Isu Perubahan Iklim dan Kelestarian Akan Tentukan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Rabu, 21 April 2021

Dradjad Hari Wibowo Ketua Umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) menegaskan pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs). Isu tersebut diantaranya terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

“Kembalinya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang termasuk dalam Executive Order 14008 yang diteken Presiden Joe Biden tanggal 27 Januari 2021 semakin membuat krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan,” ujar Dradjad dalam Forum Group Discussion (FGD) secara virtual dengan tema “Sustainable Development Goals (SDGs), Pengelolaan Hutan Lestari dan Masa Depan Indonesia”, Rabu (21/4/2021).

Bahkan, kata Dradjad, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global.

“Salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management – SFM). Isu SFM ini sangat berpengaruh terhadap brand image Indonesia di berbagai fora global,” jelasnya.

Menurut Dradjad, isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil. Namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM.

Saat ini, kata dia, selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2017-2020, laju deforestasi di Indonesia terus menurun. Menurut laporan the World Resources Institute (WRI), dalam periode 2002-2020 laju deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, dengan angka moving average (MA) tiga tahun sebesar 0.78 juta hektar.

Namun sejak 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar (2017), 0.55 juta hektar (2018), 0.35 juta hektar (2019), dan 0.31 juta hektar (2020). Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115 ribu hektar, turun 75% dari tahun 2018/2019 sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia pun disebut WRI sebagai “bright spots of hope for forests” bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times.

Dalam implementasi SFM, lanjutnya, Indonesia juga menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), saat ini terdapat 67 perusahaan HTI dengan luas sekitar 4 juta hektar yang sudah memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Ini berarti semua HTI yang dibangun sebelum cut of date PEFC, yaitu 31 Desember 2010, sudah mendapat sertifikat. Untuk industri pengolahannya, PEFC/IFCC telah memberikan sertifikat chain of custody (CoC) kepada 38 perusahaan, mulai dari pabrik-pabrik kertas milik grup APP dan April, hingga perusahaan seperti Blibli (untuk tas belanja) dan Gramedia (untuk sebuah lini produk).

IFCC adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia. Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20 ribu perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC.

“Banyak sekali korporasi terbesar di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju. Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan banyak lagi,” kata Dradjad.

Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi. Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 miliar pada 2016. Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 miliar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 miliar (2020) saat pandemi.

Di sisi lain, kata Dradjad, dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017).

“Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali. Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020,” tegasnya.

Menurut dia, fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia. Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas.

Kinerja di atas tentu sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers. HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung. Sementara pulp and papers menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung. Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

Karena itu, Dradjad mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha.

“Contoh kongkretnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor. Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi,” ungkap Dradjad yang juga ekonom senior INDEF ini.

Dradjad menegaskan, korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM.

“Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian. Trust me, sustainabily pays,” pungkas Dradjad.(faz/tin)

Sumber :

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/ifcc-isu-perubahan-iklim-dan-kelestarian-akan-tentukan-masa-depan-ekonomi-indonesia/

Konsep Circular Economy

Apa itu konsep circular economy?

Penerapan konsep circular economy dinilai berpotensi dalam mendorong substitusi impor di sektor industri. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan dan daya saing manufaktur nasional.

Konsep circular economy adalah sebuah konsep yang tidak lagi sekedar mendesain model industri dengan prinsip zero waste, tetapi juga fokus terhadap faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto.

 

Menggunakan pendekatan 5 R

Konsep circular economy dalam sektor industri dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Repair). Konsep rekondisi dan remanufacturing pada barang modal, serta reuse pada bahan baku dan penolong ini diharapkan dapat mengurangi impor industri pengolahan.

Konsep circular economy erat kaitannya dengan salah satu kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, yaitu industri hijau. Implementasi industri hijau adalah mengupayakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Pengembangan circular economy sendiri nantinya membawa peluang bagi sejumlah sektor manufaktur, antara lain industri elektronika, kemasan, kertas, tekstil, logam, peralatan rumah tangga, otomotif dan alat angkut lainnya, ban/karet, serta furnitur.

Dirjen KPAII mengungkapkan, potensi circular economy di sektor industri elektronika, misalnya timbulan e-waste global pada tahun 2016 sebesar 44,7 juta ton dan akan mencapai sebanyak 52,2 juta ton pada 2021. “Pada sampah elektronika, setidaknya terdapat 60 material berharga atas sampah barang elektronik kompleks, yang masih dapat didaur ulang dan digunakan kembali (memiliki nilai ekonomi),” paparnya.

Sementara itu, di industri tekstil, potongan kain dan sisa benang dapat didaur ulang menjadi serat tekstil yang dapat dipintal untuk perajutan atau menjadi benang open end, benang ukuran besar, dan mop yarn. Sedangkan, potensi circular economy di industri logam, yakni aluminium yang merupakan logam secara tidak terbatas dapat diproduksi dalam siklus daur ulang yang berulang. Saat ini, permintaan scrap aluminium di Indonesia sebesar 18.000 ton per bulan.

Berdampak positif pada industri daur ulang

Konsep circular economy juga berguna pada industri daur ulang, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufaktur dan menekan impor bahan baku. Potensi industri daur ulang plastik misalnya, memiliki kapasitas 1 juta ton per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang.

Selain itu, terdapat juga potensi di industri daur ulang kertas dari 48 perusahaan, dengan total kapasitas produksi mencapai 8,2 juta ton dan menyerap tenaga kerja sebanyak 125 ribu orang. Total kebutuhan kertas daur ulang sebesar 6,4 juta ton, di mana 50 persennya dipenuhi dari dalam negeri.

Kemudian, untuk industri daur ulang tekstil, saat ini terdapat sembilan perusahaan dengan kapasitas sebesar 113 ribu ton per tahun yang menggunakan bahan baku daur ulang sebanyak 76,7 ribu ton, dengan 36 persennya berasal dari impor. Saat ini utilisisasi produksinya mencapai 70 persen dan total jumlah tenaga kerja sebanyak 3.529 orang.

Sementara untuk potensi industri daur ulang besi baja, saat ini ada 60 perusahaan yang menggunakan bahan baku sebagian besar impor (70-90%) daur ulang (skrap) dengan kapasitas 9 juta ton per tahun. Utilitas produksi saat ini hanya 40 persen sehingga membutuhkan bahan baku daur ulang sebanyak 4 juta ton per tahun.

Sumber :

http://shiftindonesia.com/apa-itu-konsep-circular-economy/

Pembiayaan SDGs

Kekurangan Pembiayaan SDGs Capai US$3 Triliun per Tahun

Tiap tahun, kekurangan pembiayaan untuk pembangunan dalam rangka mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) mencapai US$3 triliun. 

Khusus Indonesia, kekurangan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 hingga saat ini mencapai Rp1.460 triliun.

Secara lebih rinci, pembiayaan yang dibutuhkan hingga 2024 mencapai Rp14.500 triliun dengan pembiayaan melalui APBN mencapai Rp6.750 triliun dan dari sektor privat mencapai Rp6.290 triliun.

Impact investment atau investasi berkelanjutan sangat potensial untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki pasar yang potensial serta hukum yang mendukung investasi seperti UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 20/2008 tentang UMKM.

Lebih lanjut, Indonesia juga memiliki peluang untuk menerapkan islamic finance atau pembiayaan syariah karena zakat di Indonesia sendiri mencapai 4% dari PDB.

Meski demikian, masih terdapat 70% dari keseluruhan UMKM yang terhambat untuk mengakses fasilitas pembiayaan sehingga menghambat pertumbuhan penghasilan dari UMKM terkait.

Oleh karena itu, United Nation Development Programme (UNDP) memandang besarnya kemungkinan untuk memadupadankan Impact Investment dengan Islamic Finance dalam rangka mencapai target SDGs pada 2030.

"Sekarang ada 700 juta orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Kita mencari instrumen apa yang bisa digunakan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan tersebut," ujar Senior Advisor for Innovative Financing UNDP Joanne Manda, Rabu (24/7/2019).

Sumber :

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/9/1128143/kekurangan-pembiayaan-sdgs-capai-us3-triliun-per-tahun

Banyuwangi Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Banyuwangi Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin 50 MW

Kamis, 14 Jan 2021 19:46 WIB

Tak lama lagi, Indonesia akan resmi mengoperasikan pemanfaatan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Seperti apa penampakannya?

Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi akan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) alias tenaga angin. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui salah satu anak usahanya, yaitu PT Indonesia power, memilih pembangunan PLTB di Banyuwangi karena menilai potensi angin memenuhi syarat untuk pengembangan PLTB.

Pihak Pemkab Banyuwangi dan PT Indonesia Power telah bertemu untuk mematangkan rencana tersebut secara virtual pada Kamis (14/1/2021). Pertemuan ini merupakan kelanjutan dan rencana PLN mengembangkan PLTB di Banyuwangi yang telah disampaikan sejak 2020, sebelum pandemi datang. Hadir dalam pertemuan tersebut Vice President Project Development 3 PT Indonesia Power Henry Asdayoka Putra dan Manager Business Development 1 Adi Hirlan Effendi, Bupati Abdullah Azwar Anas dan jajarannya.

Henry Asdayoka Putra mengatakan, PLTB yang akan dibangun di Banyuwangi tersebut merupakan bagian dari pengembangan proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

"PLTB ini diharapkann bisa semakin mengurangi penggunaan energi fossil dan emisi karbon monoksida. Ini merupakan program pemerintah untuk mencapai bauran energi listrik yang ramah lingkungan sebesar 23 persen di 2025," ujar Henry.

Henry melanjutkan, pembangunan PLTB akan dimulai pada 2021. PLTB tersebut berkapasitas 50 MW.

"Pengembangan PLTB berskala besar di Banyuwangi ini insyaallah yang pertama di Pulau Jawa. Untuk itu kami meminta dukungan dari Pemkab Banyuwangi agar kami bisa segera memberikan kontribusi bagi Indonesia dan khususnya bagi Banyuwangi," ujar Henry.

"Selain sebagai proyek energi, PLTB ini nantinya juga akan menjadi ikon baru bagi daerah yang bakal mendukung sektor pariwisata," imbuhnya.

Satgas Banyuwangi Susun Kebijakan Baru Cegah Penularan COVID-19

Manager Business Development 1 Adi Hirlan Effendi mengatakan, Banyuwangi dipilih karena memiliki angin yang sangat potensial, khususnya di wilayah Kecamatan Wongsorejo yang memiliki kecepatan angin 6,7 meter/detik.

"Sebelum menentukan lokasi, kami melakukan studi potensi angin di Indonesia. Setelah kami bandingkan hasil dari beberapa daerah, ternyata di Wongsorejo paling potensial kecepatan anginnya," terang Adi.

"Bahkan kecepatan angin rata-rata sementara dari pemasangan alat kami yaitu metmast tower setinggi 120 meter di Wongsorejo menunjukkan angka 8,3 meter/detik. Sangat bagus. Kami melakukan estimasi, apabila satu turbin menghasilkan 4,2 MW, maka dalam setahun PLTB bisa memproduksi listik sebesar 170,3 GWh " imbuhnya.

Sementara itu Bupati Anas menyambut baik rencana pembangunan PLTB tersebut di daerah. "Tadi kami koordinasikan, bahwa selain PLTB, itu nantinya menjadi menjadi pusat edukasi tentang energi baru terbarukan bagi generasi muda, sehingga kesadaran menggunakan energi baru terbarukan semakin tinggi," ujar Anas.

Anas juga menekankan agar PLTB tersebut dikembangkan dengan tidak meninggalkan unsur kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.

"Seperti yang telah dilakukan Banyuwangi selama 10 tahu terakhir, setiap pembangunan harus menyertakan unsur kearifan lokal, termasuk dalam arsitekturnya. Ini adalah upaya kami menitipkan peradaban daerah, khususnya budaya lokal, ke dalam perkembangan ekonomi," jelas Anas.

Sumber :

https://finance.detik.com/energi/d-5334428/banyuwangi-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-angin-50-mw

Sustainable Development in Indonesia

Sustainable development crucial in Indonesia’s COVID-19 recovery, experts say 

May 29, 2020

The Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nations/File) SHARES With the COVID-19 pandemic having challenged sustainable development in many parts of the world, it is necessary to use the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) as the baseline for the country’s outbreak recovery efforts, a recent discussion has suggested. 

During a virtual discussion on Thursday, the Foreign Ministry’s director for development, the economy and the environment, Agustaviano Sofjan, said the pandemic had set countries back in terms of achieving by 2030 the 17 economic, social and environmental goals stipulated in the SDGs. 

The pandemic, he said, disrupted stability and growth in supply and demand, as well as people’s livelihoods. Moreover, the coronavirus disease posed great risks to women, children, elders and informal workers. “On the other hand, the pandemic has had a positive impact on the environment due to the reduction of economic activities. 

However, this is just temporary,” Agustaviano said on Thursday as quoted by Antara news agency. Dyah Roro Esti Widya Putri, a lawmaker from the House of Representatives Commission VII on energy affairs, argued that environmental challenges would emerge after COVID-19-related restrictions are lifted. 

“After the outbreak ends, the demand for energy will drastically increase. Indonesia should begin to roll out its plan on sustainable development,” the lawmaker said during the discussion. Agus echoed the statement, saying the end of the COVID-19 crisis should be a chance for Indonesia to do better in implementing the SDGs. 

He cited the government’s plan to introduce the so-called “new normal” policy as a way to realize the vision of sustainability. United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia country director Christophe Bahuet emphasized the importance of the SDGs as the baseline for Indonesia’s COVID-19 recovery. 

Bahuet said the new normal policy should not diminish the urgency of putting forward the SDGs. “The pandemic and the ‘new normal’ should make the SDGs more important,” he said. He advised Indonesia against returning to business as usual upon recovering from COVID-19. Arranging policies toward a “green recovery” might be the best way to restart development in Indonesia, Bahuet said.

Sumber :

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/29/sustainable-development-crucial-in-indonesias-covid-19-recovery-experts-say.html.

Kantong Plastik dari Kentang

Mahasiswa ITS Ciptakan Kantong Plastik dari Kentang 

02/01/2021

Masa pandemi Covid-19 mengubah pola hidup masyarakat,  akhirnya menyebabkan adanya peningkatan konsumsi sejumlah produk yang menggunakan kantong plastik sintetis. Guna mengatasi permasalahan ini, seorang mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS) menciptakan plastik dari bahan kentang yang dapat dijadikan pakan ternak dan pupuk, serta mudah terurai oleh tanah. 

Mahasiswa yang menciptakan itu bernama Hamdan Kafi Magfuri. Dia adalah mahasiswa Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. "Lama kelamaan sampah kantong plastik ini akan berdampak buruk pada lingkungan," kata Hamdan, melansir laman ITS, Sabtu (2/1/2020). 

Dia mengaku, lewat inovasi ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak buruk dari kantong plastik yang selama ini beredar di masyarakat. Sebab, plastik merupakan material yang sangat sulit terurai oleh tanah, bahkan plastik baru bisa diurai kembali dalam ratusan hingga ribuan tahun. 

"Dengan demikian, ide utama yang harus diangkat adalah plastik yang mudah terurai dan memiliki manfaat lain selain menjadi sampah," ucap pria asal Lumajang ini. Hamdan memilih kentang, karena bahan dasar tersebut sangat melimpah di Indonesia. Pemilihan ini, dia berharap bisa meningkatkan pendapatan petani kentang. 

"Saat ini pendapatan petani kentang di Indonesia terbilang rendah, karena ada perbedaan harga yang berbeda, antara harga jual petani dengan harga yang dijual di pasar," ucap Hamdan. Pembuatan plastik cukup mudah Adapun cara plastik dari bahan kentang ini terbilang mudah. 

Hal pertama, kentang yang tidak lolos dijual di pasar, maka akan digiling dan diperas sari patinya. Kemudian, sari pati ini diendapkan selama beberapa hari hingga menghasilkan endapan tepung. Endapan ini kemudian dicampur dengan platicizer dan kitosan. 

"Campuran ini kemudian diendapkan, dicetak pada cetakan lembaran, serta dipanaskan pada suhu 120 derajat celcius selama 30-90 menit," tutur dia. Plasticizer didapat dari glisoerol dan asam asetat, berfungsi untuk mendapatkan sifat plastik, yaitu untuk memadatkan adonan. 

"Sedangkan kitosan didapat dari tepung kulit udang dan cangkang kepiting, berfungsi untuk menaikkan sifat mekanik plastik agar memiliki daya menahan beban," sebutnya. Plastik berbahan dasar kentang ini, sambung Hamdan, memiliki karakteristik yang baik. 

Dari segi kekuatan tarik saja, plastik ini berkekuatan 28 MPa, di atas standar SNI yang sebesar 27 MPa. Sedangkan dari kemampuan tahan air, plastik ini memiliki kemampuan yang sama dengan plastik pada umumnya. 

"Plastik ini tidak mengeluarkan zat karbon seperti plastik pada umumnya, sehingga aman untuk makanan," ucapnya. Paling terpenting, dia menegaskan, sampah plastik kenting ini bisa terurai dalam waktu 28 hari di dalam tanah. Baca juga: Menkes Budi Gunadi Terpilih Jadi Anggota MWA ITS "Harapannya manfaat plastik ramah lingkungan ini dapat dirasakan banyak pihak," harap Hamdan.

Sumber :

https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/02/150026471/mahasiswa-its-ciptakan-kantong-plastik-dari-kentang?page=all.

Bioeconomy Model untuk Indonesia

Ketika Eropa mentargetkan bioeconomy-nya bisa menggerakkan ekonomi sebesar € 2 trilyun (34.000 trilyun rupiah atau 17 kali APBN Indonesia) dengan menyerap 20 juta tenaga kerja dan lebih khususnya Belanda yang luasnya kurang lebih seukuran Jawa Timur mentargetkan € 2,6-3 milyar (sekitar 50 trilyun rupiah) dengan bioeconomy-nya, Indonesia sebagai negara tropis, tanah yang luas dan subur seharusnya bisa mendongkrak ekonominya juga dengan bioeconomy. 

Pendekatan dan model bioeconomy yang dikembangkan Indonesia bisa saja berbeda dengan yang dilakukan di Eropa dan di Belanda, karena potensi alamnya dan karakteristik penduduknya juga tidak sama. 

Dengan penduduk mayoritas muslim sudah seharusnya Indonesia mengembangkan banyak model-model bioeconomy yang sejalan dengan nilai Islam. Hal ini karena bioeconomy juga akan terkait terkait masalah pangan dan sandang yang dalam Islam sangat jelas terkait dengan masalah halal haram. Bukan hanya itu tentu model tersebut juga dioptimasi sehingga bisa semaksimal mungkin membawa kemakmuran umat dan memberi solusi pada sejumlah masalah besar yang dihadapi. 

Ekonomi Islam yang belum menjadi mainstream di negeri mayoritas Islam adalah salah satu masalah besar tersebut. Dengan banyak melakukan syirkah dan wakaf sejumlah peluang-peluang besar dalam era bioeconomy bisa dengan mudah ditangkap dan dioptimalkan.

Dengan iklim tropis, tanah luas, subur dan curah hujan tinggi, pengembangan kebun energi untuk produksi wood pellet, peternakan domba, peternakan lebah madu dan produksi arang dengan pyrolysis adalah salah satu model bioeconomy yang bisa dikembangkan. 

Pyrolysis selain menghasilkan arang juga menghasilkan syngas yang bisa dikonversi menjadi listrik. Listrik berguna untuk menjalankan unit pyrolysis tersebut dan juga produksi wood pelletnya. Limbah pabrik sawit seperti tandan kosong kelapa sawit maupun limbah perkebunan kelapa sawit yakni pelepah bisa digunakan untuk bahan baku pyrolysis tersebut. 

Sampah kota juga bisa dijadikan bahan baku untuk pirolisis tersebut. Jika tidak maka sejumlah atau sebagian kayu dari panen kebun energi bisa digunakan untuk bahan baku pyrolysis tersebut. Produk lainnya dari pyrolysis yakni arang, biooil dan pyroligneous acid (liquid smoke). 

Semua produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa diupgrade untuk menjadi sejumlah produk turunan. Seberapa panjang mata rantai industri juga tergantung dari keekonomian industri tersebut. Semakin panjang rantai industri semestinya akan memberi nilai tambah semakin besar dan kontribusi yang besar juga pada bioeconomy. 

Bagaimana bisa merealisasikan bioeconomy model di atas? Tentu pekerjaan besar untuk merealisasikan bioeconmy model tersebut karena mengintegrasikan beberapa unit sehingga menjadi siklus tertutup. Entry point bisa dimulai dari salah satu unit bisnis yang lebih mudah dilakukan. 

Penggembalaan domba atau Penggembalaan domba dan sapi (mixed grazing) bisa jadi entry point termudah, karena bagi umat Islam juga mendukung untuk penegakan syar'i at Islam, yakni syar'i at qurban setiap 10 Dzulhijah. 

Selain itu juga berarti akan meningkatkan produksi daging dalam negeri. Penggembalaan rotasi (rotation grazing) adalah pola penggembalaan yang efektif dan efisien, apalagi dibandingkan pola penggembalaan tradisional, yakni penggembalaan kontinyu (continous grazing).  

Setelah penggembalaan tersebut, selanjutnya diikuti dengan produksi wood pellet dari kebun energi, yang limbah daun-daunnya yang juga kaya kandungan protein juga akan sebagai pakan tambahan bagi hewan-hewan ternak tersebut. Kotoran ternak dari kandangnya bisa digunakan untuk pupuk di kebun energi, sedangkan padang penggembalaan sendiri telah mendapatkan pupuk sewaktu penggembalaan dilakukan di area tersebut. 

Terakhir yakni mengintegrasikan unit pyrolysis yang tujuan utamanya untuk produksi listrik untuk mencukupi operasinal pabrik wood pellet. Mata rantai industri bisa dikembangkan lebih panjang dengan menggunakan bahan baku (feedstock) dari hasil samping proses pyrolysis tersebut. 

Ketika model ini bisa dibuat dan terbukti memberi keuntungan dan manfaat yang besar, maka selanjutnya model tersebut tinggal diperbanyak dan diperbesar. Ketika hand phone layar sentuh pertama kali dikenalkan maka banyak pihak yang skeptis dan mencemooh konsep tersebut untuk bisa digunakan secara masal, tetapi hari ini sebagian besar hand phone dan gadget menggunakan layar sentuh untuk mengoperasikannya. 

Orang-orang baru tertarik dan berbondong-bondong menjadi follower ketika telah melihat bukti. Tetapi siapa yang mau menjadi pioneer dan memberi bukti kepada orang-orang itu? Tentu bukan orang sembarangan dan hanya sangat sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya. Steve Jobs, menunjukkan bahwa handphone layar sentuh Apple bisa handal digunakan dan memberi bukti bagi orang-orang. Ungkapan Steve Jobs yang terkenal yakni

“ People do not know what they want until you show it to them – masyarakat tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai Anda tunjukkan kepada mereka !”.

Contoh di dunia perkebunan akan lebih dekat dengan bioeconomy model. Ketika Belanda membawa empat biji sawit lalu tumbuh menjadi pohon sawit lalu dibuatlah perkebunan kecil, lalu semakin luas karena banyak ditiru dan dikembangkan ke banyak tempat. Kondisi tersebut terjadi karena usaha tersebut bisa membuktikan memberi keuntungan menarik. 

Demikian juga dengan pengembangan bioeconomy. Semakin terbukti memberi keuntungan dan manfaat lebih baik, tentu semakin menarik untuk diterapkan dan dikembangkan ke banyak lokasi, bahkan tidak hanya di Indonesia saja tetapi bisa juga di Malaysia dan khususnya negara-negara muslim lainnya. 

Sumber :

http://inovasibiomasa.blogspot.com/2018/04/bioeconomy-model-untuk-indonesia.html